Pantura Problems

 

A.    Latar Belakang

Pesisir utara jawa merupakan kawasan yang sangat penting bagi perkembangan pulau jawa. Mulai dari awal perkembangan manusia, pada era manusia purba, banyak dari mereka yang bertumbuh di kawasan pesisir utara jawa (dulu masih dalam bentuk Sundaland. Banyak bukti bukti petunjuk dari keberadaan manusia purba di pesisir utara, beberapa contohnya seperti penemuan kerangka dari manusia purba di Banten dan Gresik, Jawa Timur. Mereka berkembang di utara jawa mungkin disebabkan oleh melimpahnya sumber panganan yang ada dulu, karena masih terdapat Sundaland. Para manusia purba tersebut kemudian kemungkinan berpindah ke bagian tengah pulau jawa, beberapa contohnya yaitu seperti di Sragen dan Ngawi.

Beranjak dari masa manusia purba, memasuki era kerajaan kerajaan. Pada awalnya, tidak terlalu banyak catatan yang mencatat keberadaan kerajaan di pesisir utara pulau Jawa. Itu bisa dipahami karena masyarakat Nusantara pada saat masa itu tidak memiliki budaya tulis menulis, mencatat kegiatan yang mereka lakukan. Masyarakat pesisir utara pada era Kerajaan awal lebih berfokus pada pelayaran dan perdagangan saja, tanpa menulis ataupun mencatat apapun dari itu.

Masyarakat pesisir utara mulai terbaca keberadaannya dimulai dari masa kerajaan-kerajaan islam Nusantara yang banyak terletak di pesisir utara. Asalnya, para pedagang yang beragama islam yang berasal dari berbagai penjuru dunia, misalnya timur tengah dan tiongkok, datang ke Nusantara bertujuan untuk berdagang dan menyebarkan ajaran agama baru bagi penduduk Nusantara, yaitu Islam. Mereka, para pedagang muslim, tiba di Nusantara pertama kali di Aceh dan berdagang di sana. Kemudian mereka juga tiba di pulau Jawa, tepatnya di pesisir utara. Mereka menetap di sana dan kemudian berdagang dan menyebarkan agama Islam.

Singkat cerita, berdiri banyak kerajaan Islam di pesisir utara pulau Jawa. Dengan adanya banyak kerajaan di pesisir utara, maka ikut berkembang juga pemukiman dan peradaban di pesisir utara itu. Mereka membangun peradaban di pesisir utara jawa yang bertujuan agar lebih dekat dengan pasar, pelabuhan, dan pusat pemerintahan saat itu. Peradaban di pesisir utara jawa berkembang dengan sangat cepat, dan sehingga pada suatu waktu, dapat mengalahkan kecepatan pertumbuhan peradaban yang terletak di bagian tengah pulau jawa, seiring dengan menurunnya pamor dan pengaruh dari kerajaan Majapahit di bagian tengah pulau jawa.

Perlahan-lahan, pusat peradaban pulau jawa berpindah dari bagian tengah menjadi ke pesisir utara jawa. Dan kepercayaan mayoritas Nusantara berubah menjadi Islam.

Kemudian, saat pemerintah kolonial masuk, pengaruh kerajaan pesisir utara jawa sedikit menurun akibat dari kebijakan dari kolonial . Namun, pusat pemerintahan kolonial belanda berada di Batavia, yang juga terletak di pesisir utara Jawa. Pemerintah kolonial Hindia Belanda merancang kota Batavia menjadi seperti “Amsterdam”.

Batavia awalnya merupakan daerah rawa sehingga sangat mudah untuk terjadi Banjir, sehingga Belanda membangun banyak kanal-kanal untuk mencegah terjadinya banjir dan untuk transportasi.

Setelah Indonesia “Memerdekakan Diri”, banyak fasilitas atau peninggalan kolonial belanda yang ditinggalkan begitu saja. Kanal kanal ditinggalkan, dan mulai tumbuh pemukiman-pemukiman yang tidak terkendali. Masyarakat Batavia (Berubah menjadi Jakarta) mulai membangun rumah-rumah liar, dan kemudian mengambil air tanah untuk sebagai sumber air. Mereka tidak memperdulikan ataupun memperhatikan dampak jangka panjang bagi masa depan mereka sendiri.

 

 

B.    Analisis Masalah & Pembahasan

 

1.      Pemukiman Liar

Permukiman liar sudah menjadi masalah yang mendarah daging di Indonesia, bahkan sejak era kolonial Hindia Belanda. Pemukim liar sudah mulai tumbuh saat era kolonial terutama di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Surabaya, Semarang, atau Medan.

Pemerintah kolonial pada saat itu gencar membangun kawasan “Kota Modern” untuk orang orang pendatang dari Eropa, dengan sanitasi yang baik dan jalan yang bagus dan lebar. Sedangkan, pribumi banyak yang membangun rumah-rumah liar di pinggiran kota tanpa izin yang resmi. Namun, pemerintah kolonial tidak mengambil pusing hal ini. Mereka tidak fokus untuk memberantas pemukiman liar, hanya menjaga agar tidak mengganggu kawasan Eropa. Hal ini yang akan mempengaruhi mental rakyat Nusantara nantinya.

 

Setelah perginya Belanda dan Jepang, pada masa awal kemerdekaan, terjadi urbanisasi. Banyak penduduk dari desa yang berpindah ke kota, sehingga memunculkan kampung kota dan hunian liar di lahan milik negara, dan di bantaran rel kereta api/sungai. Karena pada dasarnya memang SDM masyarakat Indonesia kala itu masih peninggalan belanda dan masih bermental “Maling”. Sayangnya, pemerintah RI pada saat itu lebih sibuk dengan masalah politik dan ekonomi untuk negara yang masih sangat muda ini, sehingga belum ada kebijakan langsung dari pemerintah terkait hal pemukiman liar yang semakin padat.

Pada masa Orde Baru, urbanisasi semakin pesat. Pemukiman liar makin meluas di hampir seluruh kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Dan masih banyak lagi. Pada awal Orde Baru, banyak penertiban dan penggusuran kawasan kumuh, terutama di Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin. Di masa ini, pemerintah berfokus pada citra kota modern dan proyek-proyek besar, seperti monumen, jalan raya, dan hotel. Indonesia juga membuat program Kampung Improvement Program (KIP). Bekerja sama dengan Bank Dunia, alih-alih menggusur, pemerintah memperbaiki kampung liar dengan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik, sanitasi). Pada akhir Orde Baru, lebih banyak proyek Perumnas, tapi tetap terjadi penggusuran di lahan strategis untuk pembangunan industri. Pada saat Reformasi, semua menjadi sedikit lebih baik dengan pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis masyarakat, meski penggusuran tetap terjadi.

Para pemukim liar membangun rumah di atas tanah timbul, bantaran sungai, atau reklamasi liar, yang menyebabkan rentan terhadap banjir rob dan abrasi. Karena status lahan yang ilegal, akses layanan publik seperti drainase sering minim.

 

2.      Faktor Alam

Hilangnya garis pantai karena ombak dan arus laut yang menghantam daratan juga bisa mengkikis daratan. Penyebabnya karena mangrove, sebagai pelindung alami, ditebang untuk dijadikan tambak atau lahan pemukiman, sehingga garis pantai tidak terlindungi. Ini menyebabkan garis pantai mundur hingga ratusan meter seperti di Demak, Sayung, Pekalongan, Subang, Indramayu. Hilangnya hutan mangrove menyebabkan kerusakan ekosistem karena hilangnya penahan abrasi dan perangkap sedimen.

Kenaikan muka air laut juga turut berpartisipasi dalam mengikis pesisir utara Jawa. Disebabkan oleh Perubahan Iklim Global, laju kenaikan air laut menjadi kurang lebih 3-5 mm/tahun dapat memperparah kondisi banjir rob yang sudah parah sekarang. Jika ini dikombinasikan dengan penurunan tanah tadi, dampaknya menjadi jauh lebih cepat dan berbahaya.

 

3.      Faktor Manusia

Kota-kota pesisir utara Jawa, misalnya Jakarta, Semarang, dan Demak, mengalami penurunan muka tanah hingga 10-20 cm per tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh penyedotan air tanah secara berlebihan, beban bangunan berat, dan padatnya pemukiman/industri. Ini menyebabkan daratan lebih rendah dari laut dan membuatnya mudah tergenang air rob dan semakin terkikis jika tidak ada solusi.

Lalu ada Reklamasi dan Alih Fungsi Lahan Pesisir. Pembangunan pelabuhan, industri, kawasan wisata, dan perumahan di pesisir dengan membuat reklamasi dapat mengubah arus laut alami. Reklamasi di suatu wilayah seringkali membuat wilayah lain terkena abrasi yang lebih parah.

Tata ruang yang buruk dikombinasikan dengan permukiman liar di pesisir laut juga turut menjadi alasan. Banyaknya kampung nelayan dan permukiman liar bersiri di atas tanah timbul atau bantaran sungai. Karena juga tidak ada infrastruktur pelindung seperti tanggul dan drainase, kawasan seperti ini akan menjadi yang paling cepat terkikis.

Infrastruktur yang beradadi pesisir juga banyak yang kurang modern dan bahkan ada yang tidak terawat. Tanggul laut banyak yang jebol atau tidak cukup tinggi untuk menahan air laut. Normalisasi sungai juga masih belum maksimal. Sedimen dan banjir akan memperparah kerusakan pesisir pantai utara pulau Jawa.

 

C.    Dampak dan Pengaruhnya

 

1.      Dampak Buruknya Tata Letak Permukiman di Pesisir Utara Jawa

a. Lingkungan                                                                        Permukiman liar di bantaran sungai dan pesisir dapat menutup saluran air, dan kemudian akan memperparah dampak banjir. Penebangan mangrove untuk tambak/rumah yang membuat hilangnya pelindung alami dari abrasi. Dan sampah dan limbah domestik dapat mencemari laut dan merusak ekosistem pesisir.

 b. Sosial                                                                                  Kampung- kampung yang padat dan kumuh membuat penduduknya menjadi sulit mendapat akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Mereka juga rentan terhadap penyakit berbasis lingkungan (diare, leptospirosis, DBD). Dampak lainnya juga sudah pasti akan sering jadi korban penggusuran atau relokasi karena status lahannya ilegal.

c. Ekonomi                                                                  Lokasi yang tidak strategis (rawan banjir & abrasi) akan menurunkan nilai tanah. Warga miskin juga akan sulit berkembang karena kehilangan rumah/akses ke laut untuk melaut. Biaya perbaikan infrastrukturnya juga pasti akan lebih mahal karena wilayah sulit ditata ulang.

 

2.      Dampak Banjir Rob di Kawasan Pesisir Utara Jawa

Banjir rob (air laut pasang yang masuk ke daratan) makin sering dan parah karena abrasi + penurunan tanah. Dampaknya:

a. Lingkungan

Tanah menjadi salin (asin) menjadi tidak bisa ditanami, sawah gagal panen (contoh: Demak, Pekalongan). Infrastruktur (jalan, jembatan, rumah) rusak permanen karena terendam air asin. Ekosistem pesisir (tambak, mangrove) terganggu.

b. Sosial

Rumah warga rusak atau tenggelam yang mengakibatkan ribuan orang terpaksa pindah (climate refugees lokal). Hal tersebut membuat anak-anak sulit sekolah karena akses jalan tergenang. Menimbulkan stres sosial & konflik lahan (antara warga, pemerintah, dan pengembang).

c. Ekonomi

Nelayan sulit beraktivitas karena perahu tidak bisa sandar di daratan yang terendam. Industri dan pelabuhan terganggu, menjadikan distribusi barang dan ekonomi daerah melemah. Biaya pembangunan tanggul & relokasi warga sangat besar (misalnya di Semarang dan Jakarta Utara).

 

D.   Solusi

Pihak pemerintah, dalam beberapa waktu terakhir tengah menyiapkan strategi dan solusi nasional bagi kawasan pantai utara, dengan membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Dengan bantuan tambahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Otorita ini diproyeksikan akan menggarap megaproyek nasional, proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

Lokasi yang tidak strategis (rawan banjir & abrasi) akan menurunkan nilai tanah. Warga miskin juga akan sulit berkembang karena kehilangan rumah/akses ke laut untuk melaut. Biaya perbaikan infrastrukturnya juga pasti akan lebih mahal karena wilayah sulit ditata ulang.

Hilangnya garis pantai karena ombak dan arus laut yang menghantam daratan juga bisa mengkikis daratan. Penyebabnya karena mangrove, sebagai pelindung alami, ditebang untuk dijadikan tambak atau lahan pemukiman, sehingga garis pantai tidak terlindungi. Ini menyebabkan garis pantai mundur hingga ratusan meter seperti di Demak, Sayung, Pekalongan, Subang, Indramayu. Hilangnya hutan mangrove menyebabkan kerusakan ekosistem karena hilangnya penahan abrasi dan perangkap sedimen.